SOROT NEWS KALIMANTAN
BATULICIN –Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Salah satu langkah nyata dalam upaya ini adalah penyelenggaraan Sarasehan Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern, yang berlangsung di Pendopo Serambi Madinah pada Jumat (21/2/2025).
Dalam kegiatan ini, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, M. Putu Wisnu Wardana, menekankan bahwa SPIP memiliki peran strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan profesional.
“Penerapan SPIP merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memastikan transparansi, serta meningkatkan efektivitas program pembangunan di Tanah Bumbu,” ujar Putu Wisnu dalam sambutannya.
Sarasehan ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, beserta jajaran Koordinator Pengawasan. Kehadiran mereka menjadi bukti adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mengoptimalkan pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.
SPIP sendiri berfungsi sebagai mekanisme yang mencakup tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta pengendalian terhadap potensi penyimpangan. Melalui pendekatan terintegrasi, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan program-program prioritas daerah maupun nasional.
“SPIP tidak hanya bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan, tetapi juga menjamin keandalan laporan keuangan, pengelolaan aset negara yang lebih aman, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” tambah Putu Wisnu.
Penerapan SPIP yang efektif akan mendorong setiap perangkat daerah di Tanah Bumbu untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam meminimalkan risiko penyimpangan serta memastikan optimalisasi penggunaan anggaran.
Pendekatan yang terintegrasi dalam SPIP memungkinkan adanya harmonisasi kebijakan antar-perangkat daerah, sehingga berbagai program strategis seperti pengentasan kemiskinan, penanggulangan stunting, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dalam sarasehan ini agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Ini akan menjadi fondasi dalam mewujudkan Tanah Bumbu yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh instansi pemerintahan di Tanah Bumbu semakin siap dalam mengelola program-program strategis secara lebih profesional. Dengan demikian, manfaat dari kebijakan yang diterapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
(Tim.IPJI)
