SOROT NEWS KALIMANTAN
BATULICIN – Dalam upaya memperkuat peran anak sebagai subjek pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan Temu Forum Anak Daerah (FAD) Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Batulicin, Kamis (3/7/2025).
Acara ini secara resmi dibuka oleh Bupati Tanah Bumbu, dr. H. Andi Rudi Latif, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, Hj. Narni. Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut, seraya menekankan pentingnya Forum Anak sebagai wadah strategis dalam mencetak generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyambut baik pelaksanaan temu forum ini. Semoga menjadi langkah awal dalam membangun karakter anak-anak Tanah Bumbu sebagai generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu memberikan kontribusi nyata,” ujar Hj. Narni saat membacakan sambutan Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan memerlukan dukungan semua pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, pelaku usaha, dan media massa.
“Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Allah SWT. Mereka memiliki martabat dan hak-hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak,” tuturnya.
Dalam aspek perlindungan anak, Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen mengikuti regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang mengatur 24 indikator dalam lima klaster hak anak. Struktur Forum Anak ke depan diharapkan dapat mengadopsi pendekatan lima klaster ini agar program dan kegiatan mereka lebih terarah dan berdampak.
Lebih lanjut, Hj. Narni menyampaikan bahwa Forum Anak juga memiliki peran strategis sebagai pelopor dan pelapor, sebagaimana diatur dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2022. Sebagai pelopor, anak-anak diharapkan mampu menginisiasi berbagai kegiatan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sedangkan sebagai pelapor, mereka diberi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan atau hambatan yang mereka alami kepada orang dewasa yang dapat dipercaya.
Tak hanya itu, keterlibatan anak dalam proses pembangunan daerah pun diupayakan melalui partisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di setiap jenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dengan demikian, aspirasi dan kebutuhan anak dapat diakomodasi dalam kebijakan publik.
“Anak-anak perlu terus didampingi dan difasilitasi, agar mereka bisa menyampaikan pendapat secara santun dan percaya diri. Namun kami juga mengingatkan, karena keterbatasan anggaran, tidak semua aspirasi bisa langsung terealisasi,” jelasnya.
Sebagai catatan, Kabupaten Tanah Bumbu telah berhasil meraih predikat Madya selama dua tahun berturut-turut sebagai Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah pun optimistis, melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, predikat Nindya dapat diraih pada tahun ini—sebagai bukti komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, maju, makmur, dan beradab.
Sumber:MC Tanbu
