BATULICIN, Sorot News Kalimantan —
Suasana khidmat memenuhi ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu pada Jumat (1/8/2025), ketika Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mewakili pemerintah daerah, Penjabat Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, tampil lugas dan penuh semangat kolaborasi. Dalam sambutannya, Yulian menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif demi penyempurnaan dokumen penting ini.
“Setiap pandangan dan masukan dari fraksi menjadi suluh penerang bagi pemerintah daerah untuk menata arah kebijakan fiskal yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Yulian.
Perkuat PAD, Garap Potensi Baru
Menanggapi sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab memaparkan berbagai strategi konkret. Mulai dari pemutakhiran data pajak, digitalisasi sistem retribusi, hingga peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak, semuanya diarahkan untuk mendongkrak PAD secara optimal.
Selain itu, sektor-sektor potensial seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata akan menjadi tumpuan baru untuk memperluas basis pendapatan daerah. Yulian juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan pada pos lain-lain PAD yang sah akibat penyesuaian estimasi pendapatan dari BLUD, RSUD, dan Puskesmas. Meski demikian, pemerintah memastikan pemantauan dan evaluasi realisasi PAD dilakukan secara berkala, baik melalui pemantauan langsung maupun digital. Pemerintah juga akan melakukan audit potensi PAD sebagai langkah pembenahan ke depan.
Program Prioritas Tetap Dijaga
Menjawab pertanyaan Fraksi PKB terkait arah perubahan RKPD, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan sebagai respons atas dinamika ekonomi makro dan kebutuhan riil masyarakat. Sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat tetap menjadi prioritas belanja daerah.
Terkait penggunaan SILPA, Yulian menegaskan bahwa dana tersebut bersumber dari kelebihan pendapatan, bukan lemahnya penyerapan anggaran. Bahkan, serapan anggaran pada 2024 tercatat membanggakan, mencapai 94,21 persen.
Dukungan Fraksi, Komitmen Pembangunan
Fraksi NasDem Sejahtera juga mendapat apresiasi atas dukungan dan masukan konstruktif yang diberikan. Pemkab menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan melalui penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang terukur dan berbasis data.
Menanggapi Fraksi Golkar, Yulian memastikan setiap perubahan anggaran selalu mengacu pada RPJMD 2025–2029, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan evaluasi program sebelumnya. Pemerintah optimistis program prioritas dapat dijalankan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Sementara kepada Fraksi Gerindra, Pemkab menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan dengan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta membuka lapangan kerja baru melalui pengembangan UMKM berbasis industri lokal. Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kompetensi tenaga kerja akan terus dilakukan guna menekan angka pengangguran.
Terakhir, menjawab pandangan Fraksi PAN, Pemkab berkomitmen mengarahkan belanja perubahan dengan cermat agar benar-benar menyentuh kebutuhan strategis masyarakat, tanpa mengesampingkan program prioritas lintas pemerintahan.
Sinergi Eksekutif–Legislatif untuk Tanah Bumbu Berkeadaban
Menutup penyampaiannya, Yulian Herawati menekankan pentingnya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, pembangunan bukan hanya soal program dan anggaran, tetapi juga menyangkut integritas, kebersamaan, dan visi bersama untuk membawa Tanah Bumbu menuju kemajuan yang berkeadaban.
“Mari kita lanjutkan langkah bersama ini dengan hati yang tulus, semangat yang menyala, dan komitmen tanpa henti untuk mewujudkan Tanah Bumbu yang lebih maju, makmur, dan bermartabat,” pungkasnya.
(Yw)
