TANAH BUMBU, Sorot news kalimantan –
Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menyerap langsung beragam aspirasi masyarakat dalam agenda reses yang digelar di Medina Hotel Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Senin (1/12/2025). Ratusan warga tampak antusias hadir untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam sambutan pembuka, Hasanuddin menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas legislatif.
“Reses ini adalah ruang nyata bagi kami untuk mendengar suara masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tiga fungsi utama DPRD—budgeting, pengawasan, dan pembentukan regulasi—harus dijalankan dengan berlandaskan kebutuhan publik. Karena itu, setiap masukan dari warga menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan daerah.
Hasanuddin juga mengungkapkan tantangan fiskal yang kini dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. APBD 2025 mengalami penurunan signifikan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat.
“DBH kita termasuk yang terbesar pemotongannya di Kalsel,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan DPRD bersama Bupati terus berupaya mencari tambahan anggaran agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, terutama terkait layanan air bersih PDAM yang belum merata serta banjir dan genangan akibat buruknya sistem drainase.
Menanggapi keluhan itu, Hasanuddin memberikan penjelasan teknis. Untuk wilayah Betung, ia memastikan jaringan pipa telah mencapai area Saring Sungai Binjai dan sedang menunggu penyelesaian tahap akhir.
“Sementara untuk Desa Barugelang, jaringan pipa sudah mendekati kantor desa,” tambahnya.
Ia menargetkan pembangunan siring dan pengaspalan jalan di wilayah tersebut dapat mulai dikerjakan pada 2026, jika tidak ada kendala anggaran.
Terkait banjir di kawasan Batuah, ia menegaskan bahwa perbaikan drainase telah masuk daftar prioritas pembangunan.
“Untuk drainase di sekitar Kapolsek dan SMP 2, pengerjaannya sudah dimulai. Kami akan mengawalnya hingga selesai, sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya.
Hasanuddin, legislator dari Dapil II, memastikan seluruh aspirasi—mulai dari jalan usaha tani hingga infrastruktur lingkungan—telah dihimpun dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme resmi.
“Kami akan meneruskannya lewat pembahasan di DPRD dan Musrenbang. Setiap usulan akan kami sampaikan ke perangkat daerah terkait, terutama Dinas PUPR, dan kami kawal agar benar-benar memberikan manfaat,” tutupnya.
(Ywn)
