Tanah Bumbu, Sorot News Kalimantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan peninjauan langsung pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–KotaBaru (Pulau Laut, ),sebuah proyek strategis yang diharapkan menjadi pengungkit konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan.
Monitoring lapangan tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin,Am.S.Ag.MA dan berlangsung di lokasi proyek, Batulicin, Rabu (07/01/2026).
Jembatan ini dirancang sebagai penghubung utama antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Kehadirannya dinilai krusial untuk memperlancar arus transportasi, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat antarpulau.
Kegiatan monitoring turut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), anggota DPRD Tanah Bumbu, Lurah Batulicin, Sekretaris Camat Batulicin, pihak pelaksana proyek dari PT PP, konsultan pengawas, serta unsur terkait lainnya.
Dalam keterangannya, H. Hasanuddin menegaskan bahwa peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan proyek strategis ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan sekitar Rp100 miliar, sementara dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai kurang lebih Rp500 miliar,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, menambahkan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan. Sebelumnya, peninjauan serupa telah dilaksanakan pada Januari 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kemitraan DPRD terhadap pelaksanaan proyek pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, H.M. Ramdhan, menyampaikan bahwa berdasarkan target kementerian terkait, pembangunan jembatan Kotabaru–Batulicin ditargetkan selesai pada tahun 2028.
Dari sisi teknis, Project Manager PT PP, Yusuf Luqman, memaparkan progres pembangunan secara menyeluruh, mulai dari peta lokasi, tahapan pekerjaan, hingga dokumentasi perkembangan proyek. Ia mengungkapkan bahwa tantangan utama pembangunan terletak pada kondisi batuan keras di dasar laut pada area pondasi jembatan.
“Kondisi tersebut membutuhkan metode khusus dan waktu pengerjaan yang lebih panjang, namun kami tetap berupaya agar proyek berjalan sesuai jadwal,” jelasnya.
Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu berharap jembatan dengan panjang kurang lebih tiga kilometer ini dapat diselesaikan sesuai target dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses vital penghubung antarpulau.
Kegiatan monitoring ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah titik pembangunan jembatan untuk melihat progres pekerjaan di lapangan secara lebih detail.”(Team)
(Yw)
