BANJARBARU, Sorot News Kalimantan – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan pada 22–24 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis DPRD dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah dari pemerintah pusat, yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah serta mendukung keberhasilan program pembangunan.
Rombongan Komisi II DPRD Tanah Bumbu dipimpin langsung oleh Harmanudin, dan diterima oleh Gusti Dahliana Kesuma, SE, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, bersama jajaran, di Banjarbaru, Jumat (23/1/2026).
Turut hadir anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, yakni Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin. Kegiatan ini juga didampingi jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu, yaitu Zainal Aqli, Nelly Sari, Yola Rosyaina, dan Bayu Hidayat.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Tanah Bumbu secara aktif menggali informasi terkait mekanisme pengalokasian, penyaluran, penghitungan, serta regulasi terbaru yang mengatur DBH dan Dana Hibah. Selain itu, dibahas pula berbagai potensi kendala, seperti aspek administrasi, keterlambatan penyaluran, serta pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Konsultasi ini menegaskan peran DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislasi, tetapi juga sebagai unsur pengawasan yang memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Melalui penguatan pemahaman teknis dan kebijakan terkini, DPRD diharapkan mampu mendorong kebijakan anggaran yang lebih presisi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hasil dari kegiatan ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi II DPRD Tanah Bumbu dalam merumuskan langkah-langkah pengawasan serta rekomendasi kebijakan keuangan daerah ke depan, demi terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen antara DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.
(Ywn)
