BANJARBARU, Sorot News Kalimantan – Komitmen DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Komisi II ke DPRD Kota Banjarbaru pada 4–6 Januari 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, termasuk skema kerja sama dengan pihak ketiga yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Tanah Bumbu untuk memastikan aset daerah dikelola secara profesional, tertib administrasi, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain sebagai forum koordinasi, agenda ini juga menjadi sarana pembelajaran dan pertukaran praktik baik (best practices) antar lembaga legislatif di Kalimantan Selatan.
Rombongan Komisi II DPRD Tanah Bumbu diterima secara resmi di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Senin (5/1/2026) oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Siska Christina. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Banjarbaru memaparkan secara komprehensif sistem pengawasan legislatif terhadap aset daerah, mencakup proses inventarisasi, pengamanan aspek hukum, hingga mekanisme pengawasan berkelanjutan atas pemanfaatan aset.
Pembahasan juga menyoroti tata kelola kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga. DPRD Kota Banjarbaru menegaskan pentingnya landasan regulasi yang kuat, kajian kelayakan yang matang, serta prinsip saling menguntungkan tanpa mengurangi status kepemilikan aset pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai relevan sebagai referensi bagi DPRD Tanah Bumbu dalam memperkuat fungsi kontrol dan kebijakan di daerah.
Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, selaku koordinator Komisi II, didampingi Ketua Komisi II Andi Erwin Prasetya, Wakil Ketua Parman, serta anggota Rusdi, Abdul Rahim, Muhammad Haris Fadillah, Gusti Erwin Arifin, dan Tarmiji, bersama jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.
Komisi II DPRD Tanah Bumbu menilai hasil kunjungan ini sangat konstruktif dalam memperkaya perspektif pengawasan legislatif terhadap aset daerah. Hasil diskusi akan menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan aset di Tanah Bumbu, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama pemanfaatan aset secara produktif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, DPRD Tanah Bumbu menunjukkan peran aktifnya dalam membangun sinergi antar daerah, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memastikan setiap kebijakan pengelolaan aset daerah bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya koordinasi, kemitraan, dan semangat kolaborasi antar DPRD kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
(Ywn)
