BATULICIN, Sorot News Kalimantan
15 April 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis, di antaranya penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) serta rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Andrean Atma Maulani, dan dihadiri Bupati Andi Rudi Latif, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta anggota dewan.
Dalam agenda pertama, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Perda tersebut sebelumnya mengatur perubahan status Kelurahan Batulicin menjadi Desa Batulicin Lama dan Kelurahan Batulicin di Kecamatan Batulicin.
Sejumlah fraksi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses pencabutan regulasi tersebut, mengingat potensi dampaknya terhadap administrasi pemerintahan serta pelayanan masyarakat di tingkat lokal.
Pada agenda berikutnya, DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD, Andrean Atma Maulani, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
“DPRD telah menjalankan tugas konstitusional dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Kami meminta seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan efektivitas program pembangunan, optimalisasi penggunaan anggaran, serta perbaikan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
“Masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Selain dua agenda utama tersebut, DPRD juga membahas rencana kunjungan kerja, konsultasi, serta koordinasi Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) ke tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fungsi kelembagaan sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah provinsi.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
(Ywn)
