BANJARMASIN, Sorot News Kalimantan – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi dan koordinasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (6/8/2026), guna memperjuangkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu yang juga Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin. Turut hadir Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan.
Kunjungan tersebut juga diikuti Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Kedatangan rombongan diterima oleh Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Farman Ali.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Tanah Bumbu menyampaikan lima usulan prioritas pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memperoleh dukungan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
H. Hasanuddin menjelaskan, salah satu usulan utama adalah pembangunan jembatan kembar di kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, kondisi jembatan yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai karena berada pada jalur menikung dan menurun dengan lebar yang terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi kendaraan bertonase besar.
“Pembangunan jembatan kembar di perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut menjadi salah satu prioritas yang kami perjuangkan. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan, pembangunan ini juga akan memperlancar arus transportasi dan distribusi barang,” ujar Hasanuddin.
Selain itu, DPRD Tanah Bumbu juga mengusulkan percepatan pembangunan jembatan penghubung kawasan Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan pangan yang telah ditetapkan di wilayah tersebut.
Komisi III juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi Jalan Alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu yang belakangan menjadi titik rawan kecelakaan. Meski status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, DPRD berharap adanya sinergi dan dukungan dari BPJN agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Karena itu kami berharap ada koordinasi lintas instansi agar penanganan jalan alternatif ini dapat segera direalisasikan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mendorong pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Gunung Besar dengan Desa Pulau Burung, Kecamatan Simpang Empat. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan membuka akses masyarakat sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui dinas terkait dapat terus mendampingi dan memperkuat usulan ini, sehingga dukungan teknis kepada pemerintah pusat semakin maksimal,” kata Andi Asdar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, turut menanyakan perkembangan pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut yang merupakan program pemerintah pusat. Selain itu, pihaknya juga meminta informasi terkait progres pembangunan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat kedua daerah.
“Kami mendapatkan penjelasan mengenai progres pembangunan jalan menuju Sungai Dua Laut yang diharapkan semakin meningkatkan konektivitas wilayah. Selain itu, kami juga menanyakan perkembangan rencana pembangunan Jembatan Tanah Bumbu–Kotabaru yang sangat dinantikan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap seluruh usulan pembangunan infrastruktur yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan segera ditindaklanjuti. Infrastruktur yang memadai diyakini akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
