BATULICIN, Sorot News Kalimantan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan komitmennya dalam mengawali kebijakan anggaran daerah agar setiap perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Komitmen tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang membahas mencakup Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Anggaran 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan Struktur RAPBD Perubahan 2026 sebagai bahan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Berdasarkan pengumuman pemerintah daerah, pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp2.264.393.653.187. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp38.051.376.186,80** dibandingkan anggaran sebelumnya sebesar Rp2.302.445.029.373,80.
Sementara itu, belanja daerah setelah perubahan mencapai Rp3.607.457.844.005,69, atau meningkat sekitar Rp570.717.969.828,69dari anggaran sebelumnya sebesar Rp3.036.739.874.177.
Untuk pembiayaan pendapatan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), setelah perubahan tercatat sebesar Rp1.343.064.190.818,69**. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp608.769.346.015,49dibandingkan anggaran semula yang berada di angka Rp734.294.844.803,20.
Perubahan komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah dalam menghadapi dinamika pelaksanaan program pembangunan sepanjang Tahun Anggaran 2026.
Di tengah perubahan struktur anggaran tersebut, DPRD Tanah Bumbu memiliki hal penting untuk memastikan setiap kebijakan yang masuk dalam RAPBD Perubahan posisi tetap mengedepankan fungsi efektivitas, efisiensi, transparansi, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembahasan RAPBD Perubahan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi momentum bagi DPRD untuk menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal. Setiap program dan alokasi anggaran yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan arah pembangunan Tanah Bumbu tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah, RAPBD Perubahan 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memperkuat program pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
DPRD Tanah Bumbu pun diharapkan terus menjalankan strategi perannya sebagai representasi masyarakat dengan memastikan setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Melalui kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, pembangunan Tanah Bumbu diharapkan semakin terarah menuju daerah yang maju, makmur dan beradab.
(tim)
