TANAH BUMBU, Sorot News Kalimantan – Kekuasaan bukanlah tujuan akhir politik. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada sejauh mana kekuasaan mampu menghadirkan keadilan, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
Gagasan inilah yang menjadi relevan dalam diskusi bedah buku Sosialisme Islam (Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto & Ali Shari’ati) yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tanah Bumbu di Hotel Ebony, Ruang Hall Seroja 2, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WITA tersebut menghadirkan Drs. Zakaria sebagai moderator, dengan narasumber Ust. Hidayatullah, Dr. H. Amal Fathullah, M.Ag., dan Dr. H. Nur Zazin.
Forum ini tidak sekadar membahas pemikiran dua tokoh besar dalam tradisi intelektual Islam, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai hubungan agama, kekuasaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab politik dalam menjawab persoalan masyarakat.
H.O.S. Tjokroaminoto merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang dikenal melalui kiprahnya di Sarekat Islam. Sementara itu, Ali Shari’ati adalah pemikir Muslim asal Iran yang pemikirannya banyak menyoroti kesadaran sosial, pembebasan manusia, dan peran intelektual dalam mendorong perubahan.
Keduanya lahir dari konteks sejarah yang berbeda, tetapi memiliki perhatian yang beririsan: bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat menjadi kekuatan moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.
Dalam pemikirannya tentang Islam dan sosialisme, Tjokroaminoto menempatkan nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan sebagai prinsip penting dalam kehidupan sosial. Islam, dalam pandangannya, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan landasan moral bagi hubungan antarmanusia.
Prinsip keagamaan semestinya tercermin dalam sikap terhadap kemiskinan, ketimpangan, penindasan, dan berbagai persoalan yang menyangkut martabat manusia.
Dengan demikian, keberagamaan tidak cukup diukur melalui kesalehan individual. Ia juga menuntut kepedulian terhadap keadaan sosial serta kesediaan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi sesama.
Pemikiran Ali Shari’ati menawarkan perspektif yang tidak kalah penting melalui konsep rausyanfikr, yakni intelektual yang tercerahkan. Konsep ini tidak sekadar merujuk kepada orang yang memiliki pengetahuan luas atau pendidikan tinggi, tetapi juga mereka yang mampu memahami persoalan masyarakat dan mengambil tanggung jawab untuk mendorong perubahan.
Bagi Shari’ati, pengetahuan seharusnya tidak berhenti di ruang akademis. Ilmu perlu melahirkan kesadaran, keberanian berpikir kritis, dan kepekaan terhadap ketidakadilan.
Dari kedua pemikiran tersebut, terdapat pesan mendasar bahwa agama, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan harus tetap berpijak pada kepentingan manusia.
Keadilan bukan sekadar istilah yang mudah diucapkan dalam pidato politik. Keadilan harus hadir dalam kebijakan, keputusan, dan tindakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks politik daerah, gagasan tersebut menjadi pengingat bahwa kemenangan elektoral membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan kekuasaan.
Ketua DPC PKB Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hasanuddin Murad, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan politik sebagai instrumen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sarana memenuhi kepentingan kelompok atau segelintir orang.
Pada Pemilu 2024, PKB memperoleh tujuh kursi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan raihan 44.084 suara. Dukungan tersebut merupakan amanah politik yang harus diterjemahkan melalui kerja nyata, perjuangan aspirasi masyarakat, serta pengawalan terhadap kebijakan pembangunan daerah.
Besarnya dukungan pemilih semestinya berbanding lurus dengan kesungguhan dalam menjalankan fungsi representasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil yang mampu berbicara atas nama rakyat, tetapi juga mereka yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam kerangka ini, keberhasilan partai politik tidak cukup diukur dari perolehan kursi di lembaga legislatif. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana keberadaan partai memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kebijakan yang adil, pengawasan yang efektif, dan perjuangan aspirasi yang berkelanjutan.
Politik pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang berhasil memperoleh kekuasaan, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut digunakan.
Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan aktivitas investasi, Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai peluang besar untuk terus memperkuat perekonomian daerah. Namun, pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan.
Investasi, peningkatan aktivitas usaha, dan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari kemajuan daerah. Meski demikian, keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dalam terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas pendidikan, berkembangnya usaha masyarakat, serta membaiknya kesejahteraan warga.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya seberapa besar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan, tetapi juga sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut.
Dalam perspektif keadilan sosial, sumber daya dan potensi daerah harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pembangunan idealnya membuka kesempatan bagi warga untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mengambil bagian dalam kemajuan daerah.
Karena itu, partai politik dan lembaga perwakilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan pemerataan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Gagasan tersebut sejalan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu pokok refleksi dalam pemikiran Tjokroaminoto maupun Shari’ati, meskipun keduanya mengembangkan pandangan melalui konteks sejarah dan pendekatan yang berbeda.
Selain persoalan ekonomi dan kesejahteraan, tantangan politik juga berkaitan dengan kemampuan merawat keberagaman masyarakat.
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki masyarakat dengan latar belakang agama, suku, budaya, dan kondisi sosial yang beragam. Keadaan tersebut membutuhkan kehidupan politik yang mengedepankan toleransi, persaudaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Politik yang berkeadaban tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk membangun sekat sosial. Sebaliknya, perbedaan harus menjadi kekuatan untuk memperluas kerja sama dan memperkokoh kehidupan bersama.
Dalam konteks ini, nilai persaudaraan yang menjadi salah satu perhatian Tjokroaminoto dapat menjadi landasan etis bagi praktik politik yang lebih inklusif. Sementara itu, gagasan Shari’ati mengenai kesadaran dan tanggung jawab intelektual mengingatkan pentingnya sikap kritis dalam menghadapi persoalan sosial.
Keduanya memberikan ruang refleksi bagi kader politik untuk tidak hanya memahami dinamika kekuasaan, tetapi juga menyadari konsekuensi moral dari setiap keputusan yang diambil.
Bedah buku ini menjadi penting ketika pemikiran tidak berhenti sebagai wacana intelektual, melainkan diterjemahkan menjadi sikap dan tindakan dalam kehidupan politik.
Bagi partai politik, pendidikan kader semestinya tidak hanya berorientasi pada strategi elektoral dan penguatan organisasi. Pendidikan politik juga perlu membangun integritas, memperluas wawasan, serta memperkuat keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Kader politik yang memiliki pengetahuan dan kesadaran sosial diharapkan mampu membaca persoalan secara lebih mendalam, menyusun argumentasi berdasarkan data, serta menawarkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, gagasan tentang keadilan harus diuji melalui praktik. Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, misalnya, perlu tercermin dalam sikap terhadap kebijakan publik, keberanian menyampaikan kritik yang konstruktif, dan kesungguhan mengawal kepentingan warga.
Di sinilah relevansi pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati menemukan maknanya dalam kehidupan politik kontemporer. Keduanya mengingatkan bahwa kekuatan gagasan tidak terletak pada seberapa sering ia dibicarakan, tetapi pada kemampuannya membentuk kesadaran dan menggerakkan perubahan.
Pada akhirnya, politik membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan. Ia membutuhkan nilai, tanggung jawab, dan keberanian untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.
Bagi PKB Tanah Bumbu, refleksi melalui bedah buku ini menjadi kesempatan untuk memperkuat orientasi perjuangan politik yang tidak hanya berfokus pada kekuatan elektoral, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Sebab, kemenangan politik mungkin memberikan mandat untuk berkuasa, tetapi hanya kerja nyata, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat yang dapat memberikan makna pada mandat tersebut.
(yw)
