TANAH BUMBU,sorotnewskalimantan.com
– Berbagai persoalan yang dihadapi pekerja sektor transportasi dan layanan berbasis digital menjadi perhatian Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, saat melaksanakan kegiatan reses di Desa Plajau Mulia, Kecamatan Simpang Empat, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andrean berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya para pekerja gig worker yang meliputi pengemudi ojek online, taksi online, kurir aplikasi, serta pekerja lain yang menggantungkan penghasilan melalui platform digital.
Sejumlah aspirasi dan keluhan disampaikan para pekerja. Di antaranya kebutuhan penyediaan area parkir khusus, jalur pelayanan pengisian BBM di SPBU, hingga perlunya solusi terhadap maraknya order fiktif yang kerap merugikan pengemudi.
Tidak hanya persoalan pekerjaan, masyarakat juga menyoroti kondisi infrastruktur dan fasilitas umum. Mereka berharap pemerintah dapat memperbaiki jalan berlubang, mengevaluasi polisi tidur yang dinilai terlalu tinggi, serta memasang rambu peringatan di lokasi pekerjaan galian PDAM.
Persoalan kebersihan lingkungan dan sistem drainase turut menjadi perhatian. Masyarakat meminta adanya penanganan sampah dan pembenahan saluran air guna mengurangi risiko genangan maupun banjir ketika musim hujan tiba.
Di sisi lain, para pekerja gig worker juga mengharapkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial. Beberapa usulan yang disampaikan meliputi bantuan permodalan atau kredit untuk pengadaan dan perawatan kendaraan, bantuan biaya servis, serta fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah pekerja yang telah terdata secara offline mencapai lebih dari 800 orang. Sementara itu, sekitar 300 orang lainnya telah terdaftar melalui Base SPiON Tanah Bumbu.
Melalui kegiatan reses ini, Andrean menghimpun berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan perjuangan di lembaga legislatif. Aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPRD, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan yang berlaku.
Reses ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi pekerja maupun lingkungan sekitar dapat memperoleh perhatian dan solusi dari pemerintah.
(Tim)











