TANAH BUMBU, Sorot News Kalimantan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Delapan Raperda tersebut mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, hingga pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu terkait persetujuan Propemperda 2027, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Plt Sekretaris DPRD Tanah Bumbu, Muhammad Jaelani, membacakan rincian usulan Raperda yang diajukan oleh sejumlah perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengusulkan Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengajukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Di bidang pelayanan hukum, Bagian Hukum mengusulkan Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Regulasi ini menjadi salah satu agenda legislasi yang berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Empat Raperda lainnya diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Keempatnya meliputi perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Masuknya delapan usulan tersebut dalam Propemperda 2027 menunjukkan cakupan agenda legislasi pemerintah daerah yang meliputi pelayanan hukum, pembangunan yang berperspektif gender, perencanaan pembangunan jangka menengah, hingga tata kelola keuangan dan aset daerah.
Secara keseluruhan, DPRD Tanah Bumbu menyepakati 10 Raperda untuk masuk dalam Propemperda 2027. Delapan di antaranya merupakan usulan pemerintah daerah, sedangkan dua lainnya berasal dari inisiatif DPRD.
Penetapan Propemperda ini menjadi tahapan awal dalam proses pembentukan regulasi daerah yang selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.











