KOTABARU, Sorot News Kalimantan – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait membahas solusi atas kendala pengurusan dokumen kapal nelayan yang berdampak pada aktivitas melaut dan perekonomian masyarakat pesisir. Salah satu langkah yang disepakati adalah pemberian toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen hingga akhir Desember 2026.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru–Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin, Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili aspirasi warga dan kelompok nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman Pahero menyampaikan keluhan nelayan mengenai keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas melaut dan berpotensi menambah beban biaya operasional nelayan.
Ia berharap instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai waktu penyelesaian dokumen serta meningkatkan koordinasi dengan pemilik kapal agar proses administrasi tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala pengurusan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
Pihaknya menyatakan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan serta mendorong percepatan proses penerbitan sertifikat kapal bagi pemilik kapal yang telah memenuhi persyaratan.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen hingga akhir Desember 2026.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dukungan terhadap penyelesaian persoalan tersebut juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk membantu penyelesaian administrasi kapal sekaligus memastikan aktivitas pelayaran berlangsung dengan memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan, anggota DPRD Kotabaru turut menyoroti dampak keterlambatan dokumen kapal terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Persoalan tersebut tidak hanya memengaruhi pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas penangkapan ikan.
Karena itu, penyelesaian persoalan administrasi perlu dilakukan melalui koordinasi yang efektif, pelayanan yang responsif, serta pendampingan kepada nelayan agar persyaratan yang dibutuhkan dapat segera dipenuhi.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan dalam RDP tersebut.
Sejumlah langkah yang menjadi perhatian bersama meliputi penguatan komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, percepatan proses penerbitan sertifikat kapal, serta dorongan kepada nelayan untuk segera melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna mendukung penyelesaian dokumen perikanan yang menjadi kewenangan instansi terkait.
Melalui RDP ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap kendala administrasi kapal nelayan dapat segera ditangani melalui langkah-langkah konkret dan koordinasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, nelayan memperoleh kepastian dalam pengurusan dokumen, keselamatan pelayaran tetap terjaga, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat berlangsung secara berkesinambungan.
(Yw)











