BATULICIN,Sorot News Kalimantan
– Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berkomitmen memperkuat pelayanan publik di sektor perizinan usaha. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab menggelar Ekspose Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan Usaha Terkait Perizinan Berbasis Risiko, Senin (3/11/2025), di Hotel Ebony Batulicin.
Kegiatan ini merupakan langkah nyata Pemkab dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang transparan, efisien, dan pro terhadap pelaku usaha.
Mewakili Bupati Tanah Bumbu, Asisten Bidang Administrasi Umum, M. Yamani, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam sistem perizinan.
“Kita beralih dari sistem konvensional ke pendekatan berbasis risiko. Usaha berisiko rendah cukup dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara usaha berisiko tinggi akan melalui tahapan verifikasi mendalam,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan ini akan menjadi pedoman penting bagi seluruh perangkat daerah teknis dalam menentukan standar dan klasifikasi risiko setiap jenis usaha di Tanah Bumbu.
“Kami ingin kebijakan ini benar-benar realistis dan aplikatif. Semua pihak kami libatkan agar hasilnya tidak tumpang tindih dan memberi kepastian hukum bagi investor,” tambahnya.
Ekspose ini diikuti oleh 20 SKPD, perwakilan asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Hadir pula narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang memaparkan materi mengenai klasterisasi risiko, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), serta mekanisme pengawasan pasca-perizinan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu berharap dapat mempercepat penerapan sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) secara optimal, guna memperkuat iklim investasi yang ramah dan berdaya saing tinggi di Bumi Bersujud.
“Pemkab Tanah Bumbu bertekad memberikan kemudahan berusaha sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutup Yamani.
(Tim)
