TANAH BUMBU,Sorot News Kalimantan
– Upaya percepatan penanggulangan HIV di Kabupaten Tanah Bumbu kembali diperkuat melalui Rapat Koordinasi dan Advokasi Tim Percepatan Penanggulangan HIV yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (19/11/2025) di Hotel Lotusa, Simpang Empat. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan menuju target *Ending AIDS 2030*.
Rapat dibuka oleh Staf Ahli Bupati, H. Haeruddin, mewakili Bupati Tanah Bumbu H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M. Hadir jajaran forkopimda, kepala dinas, camat, fasilitas kesehatan, ormas keagamaan, hingga lembaga sosial. Dalam agenda, peserta mendapatkan pemaparan situasi terbaru HIV, arah kebijakan pemerintah daerah, serta tatalaksana pengobatan ODHA yang disampaikan dr. M. Ridho, Sp.D.
Salah satu sorotan dalam kegiatan tersebut datang dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tanah Bumbu, H. Hamzah, S.E., M.A., yang menegaskan bahwa isu HIV bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“BAZNAS memandang persoalan HIV sebagai masalah kemanusiaan yang harus ditangani secara kolektif. Percepatan penanggulangan ini memerlukan gerakan bersama seluruh instansi, termasuk lembaga keagamaan dan sosial,” ujarnya.
Hamzah menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan program. Selain edukasi, pendampingan moral dan pemberdayaan sosial dinilai sangat penting untuk mengurangi stigma dan memastikan ODHA mendapatkan dukungan yang layak.
“Kita harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak terjebak stigma, dan dapat mengakses layanan dengan mudah. Saat semua sektor bergerak serempak, dampaknya akan jauh lebih signifikan,” tambahnya.
BAZNAS Tanah Bumbu selama ini dikenal aktif dalam program sosial dan kemanusiaan, dan komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui partisipasi mereka dalam penanggulangan HIV. Kehadiran BAZNAS dalam forum ini menjadi bukti bahwa lembaga zakat turut mengambil peran strategis dalam isu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penguatan data, alur layanan, serta integrasi peran pemerintah bersama mitra daerah. Pada sesi akhir, peserta menyusun berbagai rekomendasi tindak lanjut program HIV untuk tahun 2025–2026.
Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial, sehingga upaya memutus mata rantai penyebaran HIV di Tanah Bumbu dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
(Hmd)
