Tanah Bumbu, Sorot News Kalimantan — Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (19/1/2026), DPRD secara tegas mengawal berbagai persoalan krusial, mulai dari kondisi infrastruktur sekolah hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Boby Rahman, menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi demi memastikan layanan pendidikan yang layak dan merata bagi seluruh masyarakat Tanah Bumbu. Dalam forum tersebut, Komisi I menyoroti masih ditemukannya sekolah dengan bangunan berdinding kayu, keterbatasan sarana belajar seperti meja dan kursi, serta persoalan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer.
Anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Sarinah, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pembangunan ruang kelas baru harus dibarengi dengan pemenuhan fasilitas pendukung agar manfaatnya dapat langsung dirasakan siswa.
“Kami di DPRD ingin memastikan setiap ruang kelas yang dibangun benar-benar siap digunakan. Meja dan kursi harus tersedia sejak awal agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” tegas Sarinah.
Komisi I DPRD juga mendorong pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan, sebagai bentuk keadilan akses pendidikan dan upaya menekan kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, DPRD turut memberi perhatian serius terhadap persoalan banjir yang kerap mengganggu aktivitas belajar di SDN 3 Batulicin, Jalan Manggis, Kecamatan Batulicin. DPRD menilai penanganan cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan demi kenyamanan dan keselamatan siswa.
Menanggapi berbagai masukan konstruktif tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dwi Teguh Efendi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan, mengingat sekitar 60 persen anggaran pendidikan dialokasikan untuk belanja pegawai.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan DPRD secara bertahap dan terencana, termasuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk solusi teknis penanganan banjir di SDN 3 Batulicin,” ujarnya.
Terkait gaji guru honorer, Dwi Teguh menjelaskan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dilakukan per triwulan, serta menekankan pentingnya pembaruan data Dapodik agar penyaluran berjalan lancar. Untuk sekolah yang sedang berproses dari status swasta ke negeri, pihaknya juga tengah mengupayakan solusi administratif agar hak guru tetap terpenuhi.
Menutup rapat, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu Boby Rahman menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“DPRD hadir untuk memastikan setiap program pendidikan direncanakan dengan matang, memiliki skala prioritas yang jelas, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Tanah Bumbu,” pungkasnya.
(ywn)
