BATULICIN, Sorot News Kalimantan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan batas akhir penginputan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 paling lambat 28 Februari 2026.
Penetapan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi antara DPRD Tanah Bumbu dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dapat terakomodasi sebelum pelaksanaan Musrenbang yang dijadwalkan pada Maret 2026.
Pimpinan DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, menegaskan pentingnya optimalisasi SIPD-RI sebagai sarana komunikasi aktif antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut diperlukan agar proses penginputan Pokir berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berpotensi menghambat aspirasi masyarakat.
“SIPD-RI harus dimanfaatkan secara maksimal agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD tidak terhambat dan dapat selaras dengan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Tanah Bumbu, Hasanuddin, menyampaikan bahwa waktu penginputan Pokir pada tahun ini relatif lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kedisiplinan, ketelitian, dan ketepatan waktu dari seluruh anggota DPRD.
Ia juga mengingatkan agar setiap usulan dilengkapi dengan penandaan skala prioritas, uraian kompleksitas kegiatan, serta kejelasan lokasi, sehingga memudahkan proses verifikasi dan penyesuaian anggaran.
Bappeda Tanah Bumbu memastikan bahwa usulan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi tetap dapat diakomodasi, melalui mekanisme rekapitulasi manual dan penginputan ulang, sepanjang masih menjadi prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
(Ywn)
