Menu

Mode Gelap
 

Blog · 21 Nov 2023 05:33 WIB ·

Pengadilan Negeri Batulicin Menggelar Sidang Perdata Antara Alex Pandi dan Haji Soding yang Terindikasi Ne Bis In Idem


 Pengadilan Negeri Batulicin Menggelar Sidang Perdata Antara Alex Pandi dan Haji Soding yang Terindikasi Ne Bis In Idem Perbesar

Tanah Bumbu,SOROT NEWS KAL-SEL

– Pengadilan Negeri Batulicin kembali menggelar sidang perdata yang melibatkan Penggugat, Sdra Alex Pandi, dan Tergugat, Sdra Haji Soding Bin Tahagng Bin Karateng.Selasa,22/11/2023,Bertempat di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negri Batulicin Desa Gunung Antasari.
Sidang dipimpin Majelis Hakim Ketua Fendy Septian.SH. Didampingi Hakim Anggota Marcelliani Fuji Mangeesti.SH dan Denico Tosehani.SH.

Sidang ini merupakan perkara perdata yang sebelumnya sudah pernah disidangkan pada tahun 2012.Dengan Objek dan Subjek pekara yang sama.

Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Tergugat, Haji Soding, sebagai pemenang dalam perkara perdata tersebut. Putusan ini didasari oleh keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1548 K/Pdt/2014, yang menyatakan MENOLAK Kasasi penggugat Alex Pandi dan Pengadilan Negri Batulicin telah mengeluarkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap Inkcraht tertanggal,20April 2017.Kepada tergugat.

Sejak saat itu, pihak Penggugat tidak lagi melakukan upaya hukum terkait perkara tersebut.
Namun, 11 tahun setelah putusan tersebut, Sdra Alex Pandi kembali mengajukan gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Batulicin sekarang ini.

Kunawardi,S,H. Pengacara tergugat kepada awak media ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Mengatakan” Gugatan tersebut terindikasi melanggar asas hukum “ne bis in idem.” Dimana asas ini melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan jika sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas ne bis in idem ini berlaku secara umum dalam ranah hukum”ujar Kunawardi.S.H.

Lebih lanjut Kunawardi.S.H .Mengatakan”Dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jika putusan pengadilan telah bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ne bis in idem berlaku, yang berarti tidak boleh diajukan gugatan untuk kedua kalinya terhadap kasus dan pihak yang sama.

“Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda”terangnya

Kunawardi.S.H.Berharap agar Pengadilan Negeri Batulicin menerapkan Asas Ne Bis in idem pada perkara tersebut. Mengingat putusan sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap(Inkracht). Demi menghormati dan menjalankan putusan Pengadilan Mahkamah Agung (MA)yang secara jelas menolak kasasi penggugat Alex Pandi.Dimana Putusan Mahkamah Agung bersifat Final dan Mengikat”Pungkas Kunawardi.S.H.

Media ini akan terus mengikuti dan memantau jalannya persidangan tersebut.yang rencananya akan digelar paha hari,Selasa,29 Nopember 2023.
(HM.Team)

Artikel ini telah dibaca 217 kali

Baca Lainnya

Jalan Bypass Batulicin – Banjarbaru Terang Benderang Awal Tahun 2026

21 January 2026 - 00:25 WIB

Satpol PP Tanah Bumbu Bongkar Modus THM Ilegal di Sarigadung, Pos Terpadu Segera Dibangun

16 January 2026 - 05:28 WIB

Bupati Tanah Bumbu Ambil Sumpah 12 Pejabat Baru: Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Akuntabel”

15 January 2026 - 12:16 WIB

Bupati Andi Rudi Latif Launching SPPG di SMPN 1 Simpang Empat

15 January 2026 - 05:14 WIB

Satpol PP Tanah Bumbu Tunjukkan Kepedulian Sosial, Bantu Pencari Kerja Asal NTT yang Nyaris Terlantar

12 January 2026 - 14:54 WIB

Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Bersama Komisi III Tinjau Progres Pembangunan Jembatan Kalimantan-Kotabaru

10 January 2026 - 06:59 WIB

Trending di DPRD