SOROT NEWS KALIMANTAN
Batulicin– Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengadakan sosialisasi bantuan keuangan bagi partai politik. Acara ini berlangsung di Hotel Ebony Batulicin pada Selasa (3/12/2024), dengan menghadirkan pengurus partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tanah Bumbu.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Putu Wisnu Wardana, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu, dr. Zairullah Azhar. Dalam sambutannya, Wisnu menekankan pentingnya momen ini untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Kepala Bakesbangpol Tanah Bumbu, Nahrul Fajeri, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan partai politik memahami proses pengajuan, penyaluran, dan pelaporan dana bantuan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Harapan kami, dengan adanya sosialisasi ini, partai politik dapat lebih disiplin dalam melaporkan penggunaan dana bantuan secara tepat waktu dan sesuai peruntukannya,” ujar Nahrul.
Ia menambahkan bahwa bantuan keuangan tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang bertujuan mendukung kegiatan operasional partai politik, pendidikan politik bagi masyarakat, serta penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
Dalam sambutannya, Putu Wisnu Wardana menyoroti pentingnya regulasi yang kuat untuk mendukung tata kelola bantuan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Penyusunan Peraturan Daerah tentang bantuan keuangan kepada partai politik telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terkait,” ungkapnya.
Ia berharap regulasi ini mampu memberikan kejelasan mekanisme pemberian bantuan sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan kegiatan ini, Pemkab Tanah Bumbu menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berintegritas.
(Tim)
