Menu ✖

Mode Gelap
 

Tanah Bumbu · 17 Nov 2026 02:34 WIB ·

DPRD Tanah Bumbu Tetapkan 10 Raperda Prioritas 2027, Ini Daftar dan Fokus Pengaturannya


 DPRD Tanah Bumbu Tetapkan 10 Raperda Prioritas 2027, Ini Daftar dan Fokus Pengaturannya Perbesar

BATULICIN – sorotnewskalimantan.com

-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dengan menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani. Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, yang hadir membacakan sambutan Bupati.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas sinergi dan kerja sama dalam menyusun serta mencermati Propemperda Tahun 2027.
Menurutnya, peraturan daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain menjadi landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan, peraturan daerah juga menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan Propemperda 2027 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030. Kebijakan tersebut mengacu pada visi BerAKSI menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.
Seluruh Raperda yang diusulkan, baik oleh pemerintah daerah maupun melalui inisiatif DPRD, diarahkan untuk mendukung tujuh misi prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati juga meminta seluruh kepala perangkat daerah bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah agar segera mempersiapkan naskah akademik, kajian, dan rancangan peraturan daerah secara cermat, komprehensif, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah. Pelibatan masyarakat, kalangan akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Delapan Raperda Usulan Pemkab dan Dua Inisiatif DPRD
Dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Jaelani, membacakan keputusan penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 10 Raperda prioritas yang disepakati, terdiri atas delapan Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan dua Raperda inisiatif DPRD.
Adapun 10 Raperda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2027 meliputi:
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Milenial.
Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja.
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025–2029.
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
APBD Tahun Anggaran 2028.
Penetapan 10 Raperda tersebut menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung arah pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2027 oleh pimpinan DPRD bersama pihak terkait.
Dengan ditetapkannya Propemperda tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan segera menindaklanjuti setiap Raperda melalui tahapan penyusunan dan pembahasan sesuai skala prioritas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Partisipasi publik juga diharapkan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi, sehingga setiap peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.”(Tim)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

NAHKODAI PPP TANAH BUMBU, ANDI MUSTARI TEGASKAN DUKUNGAN TERHADAP RESTRUKTURISASI DPP

17 November 2026 - 05:55 WIB

Festival Literasi BerAKSI 2026 Resmi Dibuka, Pemkab Tanah Bumbu Perkuat Budaya Literasi*

16 November 2026 - 08:55 WIB

Reses di Plajau Mulia, Ketua DPRD Tanah Bumbu Tampung Beragam Aspirasi Pekerja Transportasi Online

16 November 2026 - 07:36 WIB

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif Terima Penganugerahan Warga Kehormatan Muda Korps Brimob Polri

16 November 2026 - 05:25 WIB

HLM TP2DD 2026, Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan Delapan Inovasi Digitalisasi Daerah

15 November 2026 - 00:40 WIB

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif Perkuat UMKM melalui Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Usaha Mikro

13 November 2026 - 12:37 WIB

Trending di Tanah Bumbu