Banjarmasin, SOROT NEWS KALSEL
– Bank Kalsel terus memperkuat dominasinya dalam transformasi keuangan digital dengan kemitraan strategisnya.
Dalam sebuah peristiwa baru-baru ini, Bank Kalsel meraih pengakuan gemilang dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kalsel. Mereka berhasil meraih penghargaan terbaik dalam kategori “Jumlah Transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN)” terbanyak untuk tahun 2023. Acara penghargaan diselenggarakan dalam Digital Treasury And Cashless Society Collecting Agent 2024, pada Selasa (16/1/2024) di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin.
Prestisiusnya penghargaan ini terungkap ketika Kepala DJPB Provinsi Kalsel, Syafriadi, memberikan penghargaan langsung kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin. Acara pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat KPPN Banjarmasin, Jalan D.I Panjaitan No.10 Banjarmasin.
Fachrudin, Direktur Utama Bank Kalsel, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh DJPB Provinsi Kalsel. Dengan berhasil mencatat sekitar 493.301 transaksi dari Pemerintah Daerah pada tahun 2023, Bank Kalsel semakin terpacu untuk meningkatkan layanan, teknologi, dan sistem, khususnya dalam mendukung transaksi keuangan digital sesuai arahan DJPB Provinsi Kalsel.
“Penghargaan ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan mitra kerja lainnya dalam mendukung transformasi digital di bidang keuangan,” ungkap Fachrudin.
Selain pemberian penghargaan, Bank Kalsel juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempresentasikan rencana kerja dan pengembangan bisnis mereka untuk tahun 2024.
Syafriadi, Kepala DJPB Provinsi Kalsel, menyoroti tujuan kegiatan ini, yakni memberikan penghargaan kepada perbankan yang berhasil menerapkan MPN secara efektif. Dia berharap acara tersebut dapat memperkuat sinergi antara DJPB Provinsi Kalsel dan perbankan, menjadikan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan dalam mendukung program digitalisasi pembayaran pemerintah yang didukung oleh APBD dan APBN.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembayaran berbagai program pemerintah dengan tingkat akuntabilitas yang semakin baik di masa mendatang,” pungkas Syafriadi.(Juns)
