Tanah Bumbu, SOROT NEWS KALIMANTAN
– Pembangunan infrastruktur di Pulau Suwangi kembali menjadi sorotan dalam rapat bersama Pemkab Tanah Bumbu. Abdul Rahim, anggota DPRD Tanah Bumbu dari Komisi II, dengan tegas memperjuangkan kepastian pembangunan yang hingga kini masih terhambat masalah perizinan.
Dalam rapat yang digelar pada Senin, 9 Februari 2025, di Ruang Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim bertemu dengan Asisten I Pemkab, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Perkim, Camat Batulicin, dan Lurah Batulicin. Fokus utama diskusi adalah status lahan Pulau Suwangi yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sehingga menghambat realisasi proyek infrastruktur.
Abdul Rahim mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Pulau Suwangi yang selama lebih dari satu dekade masih belum mendapatkan kepastian dalam pembangunan. Menurutnya, masyarakat di pulau tersebut terus menghadapi kesulitan akibat terbatasnya akses infrastruktur.
“Saya sudah berulang kali menyuarakan ini, tapi izin dari BKSDA masih menjadi hambatan utama. Ini sangat disayangkan, karena pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi hak masyarakat,” tegas Rahim.
Ketiadaan akses jalan yang layak tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor perikanan dan pariwisata. Pulau Suwangi memiliki potensi besar, namun tanpa infrastruktur yang memadai, potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan.
Tak hanya soal jalan, Abdul Rahim juga menyoroti kebutuhan fasilitas lain, seperti pelabuhan (jetty) dan tempat ibadah. Ia mengungkapkan bahwa anggaran ratusan juta rupiah telah dialokasikan untuk beberapa proyek di Pulau Suwangi, namun realisasi di lapangan masih terkendala.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa perhitungan anggaran proyek infrastruktur di wilayah kepulauan harus dilakukan secara matang. Mahalnya biaya logistik menjadi tantangan tersendiri yang harus diperhitungkan dengan cermat.
“Misalnya, harga pasir di Batulicin satu juta, tapi di Pulau Suwangi bisa dua juta. Semua ini harus diperhitungkan dengan benar, jangan disamakan dengan proyek di daratan,” jelasnya.
Sebagai legislator yang telah mengabdi selama empat periode sejak 2009, Abdul Rahim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Pulau Suwangi. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera menuntaskan masalah perizinan agar pembangunan dapat segera berjalan.
“Saya tidak akan berhenti sampai ada kepastian. Ini bukan hanya soal pembangunan jalan, tapi tentang kesejahteraan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu,” tutupnya.
Dengan dorongan kuat dari Abdul Rahim dan dukungan penuh masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur di Pulau Suwangi tidak lagi menjadi wacana semata, tetapi segera menjadi kenyataan.
(ywn)
