SOROT NEWS KALIMANTAN
BATULICIN,– Dalam upaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto serta instruksi Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Sinergi ini bertujuan untuk menyelaraskan Asta Cita Presiden dengan visi-misi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada Selasa (4/3/2025), Pemkab Tanah Bumbu turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian. Rapat yang digelar secara virtual ini juga mencakup pembahasan percepatan sertifikasi produk halal sebagai strategi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.
> “Sinergi yang kuat antara semua pihak menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, di mana harga pangan kerap mengalami lonjakan,” ujar Tito.
Mendagri juga memaparkan strategi utama untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, di antaranya:
Penguatan Cadangan Pangan Daerah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang tidak terduga.
Optimalisasi Operasi Pasar Murah, memastikan bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
Penguatan Infrastruktur Logistik, guna memperlancar distribusi barang dan mengurangi biaya transportasi.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta dalam menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga di pasaran.
Akselerasi Sertifikasi Halal, Dorong UMKM Naik Kelas
Selain pengendalian inflasi, rapat juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Sejumlah strategi pun disiapkan untuk mempercepat proses ini, seperti:
Penyederhanaan Regulasi, agar proses sertifikasi lebih cepat dan tidak berbelit.
Subsidi Biaya Sertifikasi bagi UMKM agar mereka lebih mudah mendapatkan label halal.
Digitalisasi Proses Sertifikasi, memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan secara daring dengan lebih efisien.
Di tingkat daerah, Pemkab Tanah Bumbu di bawah kepemimpinan Andi Rudi Latif berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti:
Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Monitoring Ketersediaan Stok Pangan di gudang distributor, pasar tradisional, hingga toko modern.
Pendampingan UMKM dalam Sertifikasi Halal, guna meningkatkan daya saing produk lokal.
Dengan strategi yang terarah dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan inflasi dapat dikendalikan secara efektif, sementara percepatan sertifikasi halal mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat kementerian, gubernur, bupati/wali kota, serta perwakilan dari sektor swasta dan UMKM, menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
(Tim.IPJI)
