SOROT NEWS KALIMANTAN
– Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2024 secara daring pada Senin (14/10/2024). Rapat ini bertujuan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas di daerah.
Dalam Rakor yang dihadiri berbagai instansi terkait ini, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Restu Hardi Daud, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi dinamika harga komoditas. “Minggu kedua Oktober ini kita melihat adanya fluktuasi harga pada sejumlah komoditas. Beberapa mengalami kenaikan, sementara lainnya justru turun,” ujar Restu.
Ia meminta pemerintah daerah agar terus memantau kondisi harga secara intensif dan melakukan intervensi, seperti operasi pasar, jika dibutuhkan. Koordinasi lintas sektor juga menjadi sorotan, di mana Restu mendorong PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) agar dapat menggerakkan sinergi antar-instansi guna menjaga kestabilan pasar. “Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Restu juga mengingatkan agar penurunan harga komoditas tidak disikapi secara negatif, melainkan dimanfaatkan dengan bijak sebagai peluang untuk membangun cadangan pangan daerah. “Komoditas yang mengalami penurunan harga bisa dioptimalkan untuk mengantisipasi kenaikan harga di masa depan,” jelasnya. Selain itu, Restu menyarankan agar daerah dengan surplus produksi komoditas membantu daerah yang mengalami kekurangan, sehingga tercipta keseimbangan harga antarwilayah.
Di akhir pernyataannya, Restu berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga kestabilan harga komoditas. “Stabilitas harga harus dijaga, sementara produsen juga perlu didukung agar tetap mendapatkan keuntungan yang layak guna keberlangsungan produksi,” pungkasnya.
Dengan Rakor ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih solid antara pusat dan daerah dalam menjaga inflasi agar tidak mengganggu perekonomian masyarakat.
(Yuwan Lgn)
