SOROT NEWS KALIMANTAN
TANAH BUMBU – Setelah menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Kamis, 6 Februari 2025, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mengungkapkan sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan program-program pembangunan di daerah tersebut.
Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah pemangkasan anggaran, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hingga kini masih tertunda pencairannya. Menurut Andi Asdar, keterlambatan ini berkaitan dengan belum terealisasinya beberapa perjalanan dinas yang menjadi syarat administrasi pencairan dana dari pemerintah pusat.
Hambatan Teknis dan Regulasi
Selain kendala anggaran, penerapan sistem e-katalog versi 6 juga menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas PUPR. Andi Asdar mengungkapkan bahwa banyak pegawai di instansi tersebut masih belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem baru ini.
“Dinas PUPR telah mengirimkan enam orang untuk mengikuti pelatihan e-katalog versi 6, namun hingga kini implementasinya belum berjalan maksimal. Ini menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran proyek,” ujarnya.
Tak hanya itu, Andi juga menyoroti lemahnya perencanaan dalam pengerjaan proyek infrastruktur, terutama di bidang konsultan perencanaan yang dinilai masih kurang optimal. Beberapa tender proyek besar masih mengalami keterlambatan, menyebabkan eksekusi pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai target.
Rapat Lanjutan untuk Penyelesaian Masalah
Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi III DPRD Tanah Bumbu berencana menggelar rapat lanjutan pada 12 Februari 2025. Agenda utama dalam pertemuan mendatang adalah mencari solusi terkait anggaran yang tertunda dan mempercepat realisasi proyek yang masih terhambat.
Di sisi lain, Andi Asdar juga memastikan bahwa beberapa proyek yang belum terselesaikan, khususnya di sektor pariwisata, perumahan, dan pendidikan, akan mendapatkan alokasi anggaran dalam perubahan anggaran mendatang.
“Proyek-proyek yang mengalami keterlambatan pembayaran, baik di Dinas PUPR, Perkim, maupun Pendidikan, akan dimasukkan dalam perubahan anggaran agar dapat segera diselesaikan,” jelasnya.
Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, diharapkan permasalahan yang menghambat pembangunan di Tanah Bumbu dapat segera diatasi, sehingga proyek infrastruktur yang menjadi prioritas dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(ywn)
