TANAH BUMBU, Sorot News Kalimantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah masukan strategis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (15/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, serta dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Wardana, mewakili Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Penyampaian pemandangan umum diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui Hj. Sarniah, kemudian dilanjutkan Fraksi PKB oleh HM. Haris Fadillah, Fraksi Gerindra oleh Bobi Rahman, Fraksi PAN oleh Masripai, Fraksi Golkar oleh Sayid Sultan, serta Fraksi NasDem Sejahtera oleh Hj. Ernawati.
Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Meski demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting, khususnya terkait masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada pelaksanaan APBD 2025. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta penyerapan anggaran agar alokasi yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurut DPRD, keberhasilan mempertahankan opini WTP perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih tepat sasaran, sehingga program pembangunan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain anggota DPRD dan perwakilan pemerintah daerah, rapat paripurna juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, para asisten dan staf ahli, pimpinan SKPD, perwakilan perbankan, serta berbagai pihak terkait lainnya.
(Ywn)
